Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah di sela-sela Rapat Kerja dengan Panglima TNI dan Kepala Staf AD, AU, AL di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (24/1/2022). Foto: Runi/Man

Menanggapi dugaan pelanggaran hukum proyek Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan) di Kementerian Pertahanan, Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah menyayangkan pengadaan alutsista di Indonesia seringkali mengundang sejumlah permasalahan. Dirinya berharap kasus ini diusut tuntas sehingga tidak menimbulkan konflik berkepanjangan.

“Pada tingkat arbitrase di Internasional masih berlanjut, kita tunggu fakta-fakta dari persidangan tersebut. Sebenarnya ini isu lama, kita sudah lelah melihat pengadaan Alutsista yang selalu bermasalah, selalu mengundang konflik, maladministrasi,” tanggap Rizki kepada Parlementaria di sela-sela Rapat Kerja dengan Panglima TNI dan Kepala Staf AD, AU, AL di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (24/1/2022).

Walaupun demikian, politisi Partai Demokrat itu menekankan segenap elemen pemerintah konsisten membenahi setiap kendala pengadaan alutsista di Indonesia. Menurutnya, jika kasus ini dibiarkan tanpa penyelesaian yang konkret, nantinya akan berdampak pada jatuhnya kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.

“Ke depannya, bisa dibenahi karena rakyat memilih kita untuk menyuarakan aspirasinya, untuk melindungi dan memastikan bahwa seluruh pekerjaan pemerintah berjalan dengan lancar. Ini bisa dicegah ke depannya dan isu ini tentu bisa diusut tuntas,” tutup legislator dapil Banten I itu.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengumumkan adanya dugaan pelanggaran hukum proyek satelit komunikasi pertahanan, Kamis (13/1/2022) lalu. Terjadi pada tahun 2015, pelanggaran ini berpotensi merugikan negara hampir Rp1 triliun. (ts/sf)